Mendagri Tito : Pemda Jangan Susun Program Pembangunan Seperti Kemauan Rekanan

Lensamedan-Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah untuk mengutamakan kepentingan dan kebutuhan rakyat dan bukan mengikuti kemauan rekanan.

Permintaan ini disampaikan Tito Karnavian dihadapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri pada kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Regional I yang meliputi 18 provinsi wilayah Timur digelar oleh Kemendagri di Surabaya, Rabu (4/3/2020).

"Jangan kemauan rekanan yang diikuti. Tetapi wajib menyesuaikan dengan kebutuhan rakyat," ujar Tito Karnavian.

Rakortek ini menurut Tito merupakan forum sinkronisasi perencanaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

“Lewat Rakortek ini, Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah, yaitu untuk tahun 2021, akan kita susun dan sinkronkan dengan prioritas Pemerintah Pusat,” kata Tito.

“Artinya, forum ini merupakan forum musyawarah dimana RPJM kita turunkan bersama ke dalam rencana kerja tahunan. Pegangan kita bersama adalah lima prioritas pembangunan yang merupakan visi misi Presiden yang sudah tertuang ke dalam RPJM," lanjut Tito dalam sambutannya.

Dikatakan Tito, anggaran itu harus disesuaikan dengan perencanaan sehingga hasilnya tepat dan maksimal.

“Asas atau prinsip perencanaan kita mengenal istilah 'money follows the program'. Bukan sebaliknya, bahwa program ‘dicocok-cocokkan’ ke dana anggaran untuk menghabiskan anggaran yang ada, ” kata Tito yang fasih soal seluk beluk perencanaan mengingat pernah menjabat Asrena Kapolri.

Dengan prinsip ini kata Tito, maka artinya daerah menyusun program yang mencerminkan kebutuhan daerah dan selaras dengan lima prioritas visi misi Presiden. Karena dalam penyusunan program tersebut terdapat ‘musyawarah’ dimana Pusat, secara sektoral, akan menilai secara seksama apakah usulan program daerah tersebut sudah sinkron dengan arah prioritas Pusat.

“Sehingga setiap rupiah dari sekitar 856 Triliun rupiah yang setiap tahun ditransfer dari Pusat ke Daerah lewat APBN benar-benar tepat guna” tegas Tito. 

Tito, kemudian menjabarkan dengan lengkap dan detail masing-masing konteks dan data statistik pendukung atas urgensi lima prioritas pembangunan yang menjadi visi misi Presiden Jokowi.

“Setiap prioritas visi misi Presiden tersebut memiliki landasan data dan pola pikir yang sesuai dengan kondisi tantangan dan peluang kita sebagai bangsa” lanjut Tito. 

Rakortek tersebut berlangsung di Hotel Shangrila Surabaya dan dihadiri Ketua KPK Komjen Firli Bahuri, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa, Deputi Pembangunan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata, Dirjen Bangda Kemendagri Hudori, Sekretaris BNPP Suhajar Dewantara, Staf Khusus Mendagri Prof Muchlis Hamdani, dan Kastorius Sinaga.

(Surabaya)

Bagikan Artikel ini