Potensi Kecurangan Terbuka Lebar, Seratusan Pengacara Siap Dampingi Akhyar – Salman

Lensamedan- Dukungan akar rumput untuk Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi  (AMAN) terus menguat. Kali ini giliran para pengacara yang mendeklarasikan diri mendukung  pasangan ini, Jumat (9/10/2020). Selain sebagai relawan, kelompok pengacara itu siap melakukan pendampingan jika ada kasus  hukum yang dialami pasangan AMAN pada Pilkada Desember mendatang.

Ketua Tim advokat AMAN  Yance Aswin SH saat deklarasi di Hotel Emerald mengakui kalau dukungan hukum bagi Akhyar dan Salman sangat penting, karena potensi kecurangan pada Pilkada Medan cukup besar.

“Sejak awal indikasi kecurangan itu sudah ada.  Maka itu kami siap melakukan pendampingan guna mengatasi kecurangan itu,” kata Yance didampingi juru bicara Ahmad Rizal dan Tim Pengarah H.M Siregar SH MHum.

Akhyar sendiri tidak menampik  adanya potensi kecurangan itu. 

“Kita tentu berharap Pilkada Medan berjalan damai dan aman tanpa kecurangan. Biarkan rakyat yang bebas memilih tanpa ada paksaan dan tekanan. Tapi kalau ada kecurangan, kita pasti lawan. Saya harap tim advokat AMAN bisa bekerja yang terbaik untuk menegakkan keadilan,” katanya.

Tentu saja perlawanan yang dimaksud Akhyar harus melalui jalur hukum. Yance bersama tim pengacara yang bergabung dalam Tim Advokat AMAN siap berdiri di depan menyelesaikan kasus tersebut.  Tercatat ada lebih dari seratus pengacara  Medan yang bergabung dalam Tim Advokat AMAN tersebut.

Pada acara deklarasi itu, Akhyar  menyampaikan berbagai program yang digagasnya untuk pembangunan Kota Medan ke depan.  Dia berjanji akan berupaya memperindah wajah kota Medan,  menata pelayanan publik, meningkatkan infrastruktur  dan menjalankan reformasi  birokrasi.

“Tapi ingat bahwa masa kepemimpinan Walikota Medan hasil PIlkada 2020 ini hanya 3,5 tahun. Jadi saya harus menyusun skala prioritas. Tidak  mungkin kita bisa menyelesaikan semua permasalahan Kota Medan dalam waktu singkat itu. Kalau ada kandidat yang merasa mampu menuntaskan  permasalahan Kota Medan dalam 3,5 tahun, saya yakin itu adalah angin surga,” katanya.

 Di  depan para wartawan itu, Akhyar juga menegaskan kalau ia akan memimpin pemerintahan sesuai tata negara dan aturan hukum yang berlaku. 

“Benar bahwa sudah tiga Wali Kota Medan yang hartrick terjerat kasus  korupsi. Tapi jangan diartikan  bahwa saya juga terjerat. Saya tidak pernah punya catatan  terjerat kasus korupsi itu. Ada hattrick, tapi tidak akan ada quatrick,” tegasnya.

Akhyar mengakui kalau ia memang sempat dimintai keterangan oleh Tim Penyidik Polda Sumut terkait tuduhan penyelewengan anggaran MTQ Medan Februari 2020 di Medan Selayang. Tapi tuduhan itu  sangat tidak mendasar.

“Karena pertanyaan polisi kepada saya banyak mengarah ke soal pelaksanaan di lapangan. Sementara hal itu adalah wilayah Sekda selaku Pemegang Anggaran dan Kabag Agama selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Saya kan sebagai pengambil kebijakan,” katanya.

Dalam pemeriksaan itu, Polda menuding kalau anggaran untuk kegiatan MTQ itu tidak ditenderkan.   Akhyar lalu melakukan pengecekan ke bawahannya. Ternyata benar tidak ada tender, karena memang  anggaran itu tidak perlu ditenderkan.

“Bagaimana mau ditenderkan, soalnya dana yang digunakan adalah untuk bonus para juara, honor hakim, honor  pekerja dan honor relawan lainnya. Apa perlu hal seperti itu  ditenderkan? Kan tidak!” tegas Akhyar. Terbukti, masalah MTQ itu kemudian meredup. BPK juga sama sekali belum melakukan audit terhadap penggunaan anggaran untuk kegiatan itu.

Pengalaman kasus MTQ itu membuat Akhyar semakin berhati-hati dalam menjalankan kebijakan pemerintahan. Dia berharap, kalau nanti memimpin, semua elemen masyarakat – temasuk para pengacara dan pegiat hukum-- harus aktif mengawasi Pemerintahanya.

“Saya berjanji, kalau saya yang memimpin Medan ke depan,  tidak ada quattrict kasus korupsi yang melibatkan Walikota Medan!” tegasnya.

 

(Medan)

 

 

 

 

 

 

Bagikan Artikel ini