Gelar Musda XII, PHRI Harapkan Pemda Bantu Pelaku Industri Pariwisata di Sumut

Lensamedan- Badan Pengurus Pusat (BPP) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengharapkan keterlibatan pemerintah daerah (pemda) di Sumatra Utara (Sumut) dalam membantu kalangan pelaku usaha pariwisata di provinsi ini. Pandemi virus Corona atau Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah meluluhlantakkan industri pariwisata, baik di tingkat global, nasional dan termasuk di Sumut.

Ketua Umum BPP PHRI, Hariyadi Sukamdani mengatakan, dunia pariwisata saat ini menghadapi tantangan yang sangat berat akibat Pandemi Covid-19 yang telah memukul industri pariwisata, termasuk di Sumut.

"Kondisi ini membuat kita harus betul-betul saling menyatukan langkah, saling berkoordinasi untuk dapat mengatasi  masalah ini bersama-sama,"  ujar Hariyadi dalam pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XII BPD PHRI Sumut Tahun 2020, secara virtual, Selasa (15/12/2020).

Hariyadi mengatakan, pemerintah saat ini telah merencanakan untuk melakukan program vaksinasi Covid-19 yang berlangsung mulai Januari 2021. Namun demikian, semua pihak diharapkan tetap harus mempunyai langkah-langkah antisipatif apabila kondisi masih belum membaik, bahkan kemungkinan memburuk.

“Hal-hal inilah yang menurut pandangan kami, bahwa kita harus membagi beban. Berbagi beban antara dunia usaha dan pemerintah, termasuk juga stakeholder lainnya, di antaranya lembaga keuangan," katanya.

Industri pariwisata, kata dia akan sangat mengkhawatirkan jika pandemi Covid-19 berlangsung lama dan akhirnya dapat meruntuhkan daya tahan sektor pariwisata. Dan dibutuhkan intervensi dari negara untuk menjaga agar sektor ini tidak runtuh.

"Dan salah satu yang kami khawatirkan adalah saat modal yang dimiliki perusahaan sudah tidak mampu menutupi kerugian perusahaan yang telah berlangsung selama hampir satu tahun ini,"  tuturnya.

Oleh sebab itu, pelaku usaha pariwisata memohon bantuan agar pemda, termasuk di Sumut, dapat memberikan keringanan, meskipun diakuinya tidak mudah karena pemda sendiri membutuhkan pendapatan dari sektor usaha. Sedangkan sektor usaha sendiri saat ini sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk dapat meringankan bebannya.

Hariyadi mencontohkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan keringanan berupa pajak kendaraan bermotor kendaraan umum sebesar 50% serta pajak bumi dan bangunan sebesar 20%. Keringanan seperti ini yang diharapkan dapat dilakukan pemda di Sumut.

Dia menyebutkan, pelaku sektor pariwisata yang tergabung dalam PHRI juga telah bertemu dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan(OJK),  Bank Indonesia (BI) dan perwakilan perbankan agar diberikan skema khusus dalam bentuk keringanan pengembalian pinjaman perbankan.

Sementara Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi tersebut juga berdampak berat bagi Sumut. Namun demikian, dirinya berharap kalangan pelaku usaha perhotelan dan restoran dapat tetap bertahan. "Saat ini usaha perhotelan dan restoran di Sumut berangsur-angsur beroperasi kembali. Kita berharap pelaku usaha perhotelan dan restoran dapat menjalin kerjasama dengan pemda. Banyak potensi yang bisa dikembangkan di Sumut. Pandemi Covid-19 ini juga telah membuka tempat-tempat pariwisata yang selama ini belum bisa dikunjungi. Khususnya untuk wisata alam. Pemerintah juga akan berusaha untuk membangun infrastruktur  menuju lokasi pariwisata tersebut," katanya.

Musa Rajekshah juga menyambut baik permintaan  dari PHRI terkait dengan adanya keringanan yang dapat diberikan bagi pelaku usaha perhotelan dan restoran di Sumut.

"Kita akan melihat nanti keputusan bagaimana bantuan yang bisa diberikan kepada pelaku usaha hotel dan restoran. Sebab, pemda juga terkena dampak Covid-19," jelasnya.

Menanggapi perhelatan Musda XII BPD PHRI Sumut, Musa Rajekshah berharap Musda yang digelar tersebut akan membawa anggota PHRI Sumut semakin kompak, menjadi sarana bertukar informasi, membantu perkembangan dunia usaha perhotelan dan restoran.

“Pandemi Covid-19 ini menuntut pelaku usaha untuk berinovasi, kreatif dan mencari pola-pola baru agar usahanya dapat bertahan dan berkembang,” pungkasnya.

Sementara itu, Humas panitia Musda XII Armin Nasution mengatakan,  Musda yang mengangkat tema Optimalisasi Strategi Bisnis Pariwisata di Era Adaptasi Kebiasaan Baru ternyata belum memutuskan ketua terpilih setelah dua kandidat yang bersaing yakni Denny S Wardana dan  Wesly Marpaung memperoleh jumlah suara yang sama. Kedua kandidat masing-masing memperoleh 3 suara, karena ada 6 BPC yang ikut ambil bagian dalam Musda.

“Karena itu, Musda diputuskan untuk digelar ulang pekan depan,” demikian Armin Nasution. (Red)

 

 

(Medan)

Bagikan Artikel ini