Harga Bapok Berlomba Naik, BI Minta Pemprov Sumut Waspadai Tekanan Inflasi

Lensamedan- Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk mewaspadai dampak la nina terhadap kenaikan harga komoditas inflasi utama. 

Deputi Kepala Perwakilan BI Perwakilan Sumut Ibrahim mengatakan, hal ini perlu dilakukan, karena berkaca kepada dampak badai la nina di tahun 2016, yang mendongkrak kenaikan harga komoditas inflasi utama terutama yang rentan dengan curah hujan tinggi seperti aneka cabai, ikan tangkap dan juga hortikultura.

“Walau pun sekarang permintaan masih cenderung terbatas sehingga diperkirakan menahan laju inflasi,” ujar Ibrahim dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) 2020 yang digelar Rabu (23/12/2020).

Ibrahim mengatakan, berdasarkan pemantauan  melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), di bulan Desember ini, ada kecenderungan harga bahan pokok meningkat menyusul meningkatnya permintaan konsumen jelang Natal dan Tahun Baru sehingga diprediksi akan mendorong inflasi. Tren kenaikan harga minyak goreng dipicu kenaikan harga CPO. Sementara untuk daging ayam dan telur ayam, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan tetapi terbatas pasokan akibat banyak peternak yang mengurangi produksi selama pandemi.

Berdasarkan data  PIHPS per tanggal 22 Desember kemarin, mayoritas komoditas pangan mengalami kenaikan jika dibandingkan bulan November. Kenaikan signifikan terlihat pada komoditas cabai merah, cabai rawit, daging sapi dan telur ayam. Sementara bawang merah dan bawang putih mengalami penurunan. Untuk beras, harganya stabil.

“Dan dari survei pemantauan harga (SPH) di minggu ketiga Desember, Sumut inflasi 0,32 persen (mtm) dengan cabai merah, ikan dencis dan ikan tongkol sebagai pendorong utama,” kata Ibrahim.

Dilanjutkannya, di tahun 2021 mendatang, inflasi Sumut diprediksi akan meningkat seiring dengan mulai pulihnya ekonomi masyarakat dengan asumsi pandemi berakhir, sehingga mendorong membaiknya daya beli masyarakat seiring lapangan kerja yang kembali formall karena kapasitas produksi yang berangsur menuju optimal.

“Prakiraan ini sebaiknya menjadi perhatian kita semua, sehingga pengendalian inflasi yang dilakukan  akan terus refocusing pada kegiatan 4 K yang sudah kita jalankan selama ini,” tambahnya.

4K yang selama ini dijalankan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut yakni, Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. (red)

 

 

(Medan)

 

Bagikan Artikel ini