Wagub Musa Rajekshah Ikuti Acara Peluncuran Sinergitas Pengelolaan MCP Terkait Pemberantasan Korupsi

Lensamedan - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengikuti video conference (vidcon) peluncuran (launching) Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre For Prevention (MCP) serta Rakorwasdanas tahun 2021 dari Rumah Dinas Wagub, Jalan Teuku Daud Medan, Selasa (31/8/2021).

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tersebut juga diikuti secara virtual oleh para kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia dan sejumlah instansi lainnya.

Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan, MCP ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktik sehingga tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Sebab, pihaknya mencatat beberapa temuan yang sering terjadi pada pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksana program yang dianggap kurang tepat.

"Di antaranya adalah belanja aparatur yang lebih besar dari belanja modal dan barang, tidak sesuainya alokasi penganggaran program prioritas nasional (20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan). Mutasi jabatan tidak sesuai aturan, pejabat yang terlibat masalah hukum, kemudian membeli tapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat," jelasnya.

Karena itu, Tito meminta para kepala daerah agar memperkuat pengawasan dan aktif melakukan perencanaan yang baik. Hal itu dapat dimulai dari penguatan mental dan moral SDM aparatur dengan pembinaan terus menerus sehingga tidak memiliki niat menyimpang.

"Kita semua perlu bekerja dengan niat yang baik. Waspadai dan hati-hati dalam bekerja karena KPK dan Polri sudah paham betul bagaimana modus operandi tindak korupsi. Karena waktu saya Kapolri dengan target 3 bulan 1 kepala daerah, pasti ketemu," jelasnya.

Selain itu, dia juga meminta agar dapat menciptakan suasana kerja yang harmonis antara pimpinan, bawahan serta sesama rekan kerja. Namun, lanjut Tito, salah satu penyebab dari terjadinya praktek korupsi, adalah karena biaya politik yang begitu tinggi dalam pilkada.

"Makanya timbul moral hazard, sehingga perlu dicari sistem yang mengatur biaya politik agar tidak lagi tinggi," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, kegiatan ini merupakan momentum bagi anak bangsa untuk membebaskan bangsa dari praktek korupsi. Apalagi, tujuan negara yang dirumuskan para founding father masih menjadi pekerjaan rumah atau PR dan menjadi tanggung jawab bagi anak bangsa. 

"Karenanya KPK merasa harus mengambil andil besar," sebutnya.

Sedangkan Kepala BPKP M Yusuf Ateh menambahkan, kegiatan ini merupakan perwujudan kolaborasi antarlembaga dalam mencegah korupsi. Menurutnya, ada beberapa faktor penyebab korupsi sampai terjadi, antara lain pressure, kesempatan, pembenaran, keserakahan dan juga keinginan.

"Tapi korupsi bukan hanya karena niat saja tetapi juga faktor lingkungan yang mendukung. Terkait itu, pimpinan dituntut untuk menyadari risiko fraud, sehingga perlu mengidentifikasi serta mencegahnya," katanya. (*)

 

(Medan)

 

Bagikan Artikel ini