Asosiasi Penyelenggara Acara Minta Diizinkan Gelar Acara dan Pernikahan, Wali Kota Jawab Nanti Dulu

Lensamedan – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4 di Kota Medan dan Pematangsiantar mengakibatkan kegiatan resepsi pernikahan mau pun acara yang mengumpulkan massa masih dilarang untuk dilaksanakan.

Karenanya, sejumlah asosiasi penyelenggara acara dan pernikahan di Sumatera Utara (Sumut) meminta kelonggaran kepada Pemerintah daerah (Pemda) agar acara dan pernikahan di wilayah yang menerapkan PPKM level 4 bisa diizinkan.

Permintaan ini disampaikan sejumlah asosiasi acara dan pernikahan seperti ASPEDI, HASTANA, HIPAPI, ASPHOVID, MUA dan ASETI, saat menggelar diskusi menyikapi PPKM Level 4, di Medan Internasional Convention Center (MICC),  di Jalan Gagak Hitam Sunggal, Medan, Kamis (2/9/2021).

"Dampak dengan adanya PPKM dan peraturan pemerintah yang ada sekarang, membuat para pekerja event sekarang memang terhenti semua kegiatannya. Sebagian besar juga menjadi pekerjaan pokok bagi kawan kawan sekalian," kata Ketua DPW Himpunan Perusahaan Penata Acara Pernikahan Indonesia (Hastana) Sumut, Muhammad Fauzi.

Fauzi mengatakan, ia bersama asosiasi lainnya dalam waktu dekat akan melakukan mediasi dengan pemerintah daerah, untuk meminta solusi agar penyelenggaraan acara dan pernikahan bisa diizinkan, namun dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Mungkin dengan kami bermediasi nantinya, kami akan memberitahukan kepada Pemerintah daerah. Jika ingin dilakukan, dengan Prokes yang akan kami ikuti keseluruhannya agar pekerja seni, pekerja event tetap bisa bekerja," sebut Fauzi yang biasa dipanggil Ozi ini.

Dikatakannya, akibat penerapan PPKM level 4 ini, sekitar 2.000 an pekerja dibawah sejumlah asosiasi tersebut tidak bekerja. Bahkan, ada yang sampai bertukar profesi ke bisnis online.

"Kalau kita hitung kisaran 2.000- 2500 orang. Sebagian mereka banting setir jualan makanan dan minuman melalui online" ujar Ozi yang menanggungjawabi pesta pernikahan Wali Kota Medan Bobby  Nasution dengan Kahiyang Ayu.

Mereka berharap, setelah melakukan mediasi, Pemda bisa memberikan izin kepada mereka untuk menggelar acara dan pernikahan dengan Prokes yang ketat.

Ditemui terpisah, Wali Kota Medan Bobby Nasution menyebutkan, sejauh ini Pemerintah daerah (Pemda) belum memberikan izin untuk menggelar acara dan pernikahan. Sebab, hal tersebut berpotensi untuk menimbulkan kerumunan. 

 "Kalau kelonggaran untuk WO (wedding organizer), berarti kelonggaran untuk kegiatan pengumpulan massa. Ini yang tentunya hari ini kan sudah ada di Perwal. Kan itu dijabarkan juga dari Ingub dan Inmendagri bagaimana aturan-aturan untuk melaksanakan kegiatan acara pernikahan. Itu sudah ada aturannya semua," kata Bobby saat diwawancarai di Balai Kota Medan.

Diakuinya, saat ini yang terdampak Covid-19 bukan hanya pemilik usaha, tetapi juga para pekerja. Untuk itu, Pemko Medan bakal mendata para pelaku usaha yang terdampak PPKM untuk bisa diberikan bantuan.

"Saya minta sama Aspem (Asisten Pemerintahan), bisa didata para para pelaku usaha yang tadi, untuk karyawan- karyawannya untuk bisa kita bantu juga bantuan dari para pengusaha," ujarnya.

Ditengah pandemi Covid-19 ini, Bobby mengajak masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan situasi saat ini. Ia berharap masyarakat, termasuk para pelaku usaha di bidang acara dan pernikahan bisa berkreativitas memanfaatkan perkembangan teknologi.

"Ya hari ini yang ingin saya sampaikan di tengah pandemi Covid seperti ini kita sama-sama ya ingin mengajak juga, kita harus bisa beradaptasi. Tentunya saya paham tidak mudah, namun sama-sama karena sudah banyak juga beberapa kegiatan itu sudah menggunakan teknologi begitu juga saya harapkan di Medan juga bisa WO- WO seperti itu juga bisa mengikuti bagaimana perkembangan teknologi dan digital," demikian Bobby. (*)

 

 

(Medan)

 

Bagikan Artikel ini