Abdul Rahman: Setiap Kegiatan Reses Masalah Utama yang selalu Muncul adalah Persoalan Bantuan

Lensamedan – Ratusan masyarakat berbondong-bondong menghadiri Reses yang diselenggarakan oleh Anggota DPRD Kota Medan Abdul Rahman Nasution di Jalan Karya II Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Sabtu (19/2/2022). Hadir juga dalam Reses tersebut perwakilan dari Kecamatan Medan Barat, Dinasl Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Ini merupakan Reses Masa Sidang I Tahun ke III Tahun Anggaran 2022.

Dalam Reses tersebut, berlangsung sesi tanya jawab, dimana masyarakat yang hadir menyampaikan keluh kesah serta permasalahan yang ada di lingkungan mereka. Dengan sabar, Abdul Rahman yang merupakan Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PAN itu mendengar seluruh permasalahan yang disampaikan masyarakat.

Menurut Abdul Rahman, permasalahan masyarakat yang disampaikan dalam Reses masih tetap klasik, masih tetap seperti persoalan sebelumnya yakni masalah BPJS, Infrastruktur dan bantuan PKH serta bantuan-bantuan lainnya baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota.

“Kita tahu, Pemerintah sangat memanjakan warga nya terkait bantuan tersebut. Menurut saya, ini harus dirubah mainset nya (pemikiran). Dimana Pemerintah harus terus meng update data yang ada sebelumnya, sehingga bantuan yang diberikan oleh pemerintah tepat sasaran. Diharapkan juga bagi masyarakat yang sudah baik perekonomiannya atau mampu agar tidak lagi berharap bantuan tersebut karena prinsipnya tangan diatas lebih baik daripada dibawah,” kata Abdul Rahman.

Abdul Rahman menyebutkan bahwa dalam setiap kegiatan Reses dan Sosper, permasalahan utama yang selalu muncul yaitu masalah bantuan. Diketahui bahwa baru dua tahun belakangan ini adanya namanya DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Sementara, DTKS ini belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat.

“Diharapkan kepada Pemerintah Pusat agar lebih merapikan lagi datanya agar masyarakat yang sudah terdaftar, secara perlahan mulai mendapat bantuannya. Karena sudah berjalan hampir dua tahun hingga sekarang, belum ada masyarakat yang mendapat bantuan apapun. Nah, saat rapat dengan orang dari Kementrian Sosial, Kepala Dinas Sosial, ternyata memang bantuan yang banyak dari Pemerintah Pusat ini harus di klik dari Pemerintah Daerah. Jika Pemerintah Daerah tidak meminta kepada Pemerintah Pusat maka tidak tau ada kebutuhan masyarakat di daerah,” sebut Abdul Rahman.

Abdul Rahman menambahkan bahwa ternyata terjadi kesalahpamahan, dimana pihak Dinas Sosial tidak pernah mengajukan kembali kebutuhan masyarakat.

“Harusnya mereka ajukan kembali kepada Pemerintah Pusat, tidak serta merta menunggu DTKS itu saja, tidak ada pengajuan dari Pemerintah Daerah,” tandas Abdul Rahman.

Acara Reses tersebut ditutup dengan penyerahan bingkisan kepada masyarakat dan foto Bersama.

(Medan)

 

 

 

  

Bagikan Artikel ini