Edy Rahmayadi Ingatkan Peran Satpol PP Sebagai Penguat Tata Kelola Pemerintahan

Lensamedan - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi, mengatakan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan penguat tata kelola pemerintahan, dengan menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Karena itu perlu kesiagaan seluruh personel dalam menghadapi kemungkinan eskalasi kegiatan yang lebih tinggi.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi pada kegiatan Apel Gelar Pasukan dan Ceramah Umum dalam Rangka Kesiapan Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas) Sumut Tahun 2022. 

 Juga dalam rangka kesiapan menghadapi momentum Natal dan Tahun Baru 2023, yang dihadiri seribuan pasukan gabungan Satpol PP, Damkar, BPBD, TNI dan Polri serta sejumlah pejabat terkait.

Dalam arahannya, Gubernur berharap, Satpol PP bisa berpikir, bersikap dan bertindak yang terbaik demi ketertiban masyarakat. Sebab dengan potensi yang ada, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Walikota (Perwal), dalam rangka pengamanan ketertiban masyarakat.

“Amanah itulah yang membuat berjalannya tata kelola pemerintahan dengan baik. Itu berada di pundak kalian. Di belakang kalian, ada kegiatan yang eskalasinya lebih tinggi,” ucap Gubernur kepada seribuan personel Satpol PP Pemprov Sumut dan Kabupaten/Kota, serta mahasiswa yang mengikuti apel, di Lapangan Astaka, Gedung Serbaguna Sumut, Jalan Pancing/Willem Iskandar, Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Rabu (7/12/2022).

Sebagai aparatur penegak peraturan di pemerintahan daerah, lanjut Gubernur, peran Satpol PP dapat dibantu sekaligus dipantau oleh satuan pertahanan dan keamanan negara, yakni TNI dan Polri. 

Karenanya perlu manajemen yang baik, dalam rangka mengukur sejauh mana kesiapan dan langkah yang akan diambil untuk menegakkan aturan.

“Begitu sulitnya kita melakukan tata kelola pemerintahan, khususnya terhadap pihak yang memanfaatkan kepentingan pribadi, kelompok dan golongannya. Tanpa kalian, terlalu sulit untuk bisa (menjadikan tata kelola pemerintahan) berjalan dengan baik. Tetapi pastikan langkahnya humanis dan ada komunikasi sosial yang harus kalian lakukan,” ungkap Edy.

Selain itu, kata Edy, sikap bersiaga sekaligus penghematan tenaga juga merupakan tugas dan upaya mempersiapkan segala sesuatu sebelum menjalankan kegiatan penegakan peraturan. Apalagi untuk kemungkinan berbagai persoalan yang membutuhkan banyak kekuatan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

“Dalam pelaksanaan tugas, penghematan tenaga dengan bersiaga bukan berarti mengabaikan kekuatan. karena bersiaga itu bukan lengah, tetapi bersiaga itu juga tugas. Karenanya ada tiga hal yang penting saya ingatkan agar tercapainya pelaksanaan tugas,” ungkap Gubernur.

Pertama katanya, keadilan seorang pemimpin dalam menghadapi setiap permasalahan. Hadir dan mengenali persoalan hingga tahap penyelesaian. Kedua, bantuan bersifat administratif dan prosedur (dalam aturan) serta logistik yang harus dipastikan pada setiap pelaksanaan tugas.

“Yang ketiga adalah, kekuatan cadangan yang harus disiapkan. Termasuk koordinasi ketat kepada setiap instansi yang siap mem-back up (membantu) setiap permasalahan yang ada. Ada satuan Polri, TNI. Tetapi harus ikuti prosedur. Lakukan tahap per tahap, sesuai eskalasi, jangan boros. Karena azas penghematan tenaga ini sangat menentukan penyelesaian tugas mulia untuk masyarakat,” katanya.

Sementara Kasatpol PP Sumut Mahfullah Pratama Daulay pada kesempatan tersebut menyampaikan,   apel gelar pasukan ini sebagai wadah mempersatukan dan menyamakan persepsi antarkompnen pengamanan yang ada. Sebab Satpol PP tidak bisa berdiri dan bekerja sendiri, tanpa ada bantuan instansi lain dari negara, termasuk unsur masyarakat.

“Kita sudah mendekati momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru), ini kita manfaatkan untuk membangkitkan semangat, bagaimana menjaga Trantibum Linmas di Sumut. Pemerintah melalui Satpol PP dan satuan lainnya menjamin masyarakat untuk beraktivitas dengan nyaman. Kemudian TNI dan Polri mendampingi,” sebut Mahfullah.

Untuk peran Satpol PP, lanjut Mahfullah, adalah dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum). BPBD (kebencanaan) bersama Damkar (pemadam kebakaran) juga bertugas dalam penyelamatan bencana. Sementara TNI/Polri pada posisi mendukung pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan.

“Gubernur memberikan pencerahan bagaimana menyatukan persepsi. Yang pasti seluruhnya akan menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik sesuai target pencapaian. Tak ada yang bisa bekerja sendiri. Karenanya Gubernur mengumpulkan semua, termasuk TNI dan Polri,” pungkasnya. (*)

(Deliserdang) 

Bagikan Artikel ini