10 Fraksi DPRD Batu Bara Menyampaikan Pandangan Umum Terhadap LKPJ Bupati T.A. 2022

Lensamedan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)  Bupati Batu Bara Tahun Anggaran (T.A) 2022.

Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD kabupaten Batu Bara, Senin (03/04/2023).

Turut hadir Ketua DPRD kabupaten Batu Bara, M. Safi’i, Bupati Batu Bara Ir. H. Zahir. M.AP yang di Wakili Asisten I Setdakab Batu Bara, Russian Heri, Sekretaris DPRD kabupaten Batu Bara Izhar Fauzi dan seluruh Anggota DPRD kabupaten Batu Bara.

Dalam kesempatan ini masing-masing Fraksi telah siap dengan pandangan umum Fraksinya:

Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Amirtan, sangat apresiasi terhadap kinerja Pemerintah kabupaten (Pemkab) Batu Bara dalam pencapaian indikator kinerja selama satu Tahun Anggaran 2022 yang menunjukkan nilai positif.

Fraksi PDI Perjuangan berharap kiranya pencapaian ini dapat terus ditingkatkan oleh seluruh jajaran Pemkab Batu Bara dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait aspek APBD pada periode yang akan datang, sehingga dapat menciptakan Pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik.

Fraksi Golkar yang disampaikan Rizky Aryetta, salah satu ruang lingkup LKPJ adalah hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah.

Fraksi Partai Golkar akan memberikan pandangan umum terhadap capaian pelaksanaan kegiatan program yang secara garis besar berkaitan dengan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan dan kewajiban daerah yang tercantum dalam neraca keuangan.

Fraksi Gerindra dalam pandangan umumnya disampaikan oleh Andriyansyah, tahun 2022 adalah tahun keempat dari periodesasi Bupati kabupaten Batu Bara. Tentunya pada tahun anggaran 2022 asumsi masyarakat bahwa pencapaian program dan agenda pembangunan pada periode 2018-2023 sudah bisa menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah.

Tetapi perlu dipahami oleh semua pihak, khususnya Bupati dan Wakil Bupati bahwa beberapa catatan yang kami sampaikan adalah wujud semangat kebersamaan kita dalam mewujudkan cita-cita pembangunan kabupaten Batu Bara.

Selanjutnya, Fraksi PAN yang disampaikan Chairul Bariah, berharap terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus lebih aktif bergerak menggali sumber potensi PAD kabupaten Batu Bara, serta secara nyata mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang baik didalam internal OPD.

Sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan pembangunan daerah, baik dari sisi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur dan pembangunan di berbagai bidang lainnya.

Fraksi Demokrat yang disampaikan Syahril Siahaan, berkenaan  LKPJ T.A 2022, kami Fraksi Demokrat juga menyoroti, dimana ekuitas dana kabupaten Batu Bara masih di dominasi oleh aset tetap, perlu dilakukan peningkatan aset dan investasi jangka panjang. Sehingga kabupaten Batu Bara memiliki ketahanan anggaran pembiayaan, tidak serta merta harus bergantung pada anggaran belanja.

Untuk itu kami mendorong Pemerintah kabupaten Batu Bara untuk dapat merencanakan peningkatan investasi jangka panjang serta peningkatan nilai aset lancar.

Dari sisi lain Fraksi PKS yang disampaikan Citra Muliadi Bangun, terkait pendidikan di kabupaten Batu Bara terutama tentang tenaga pendidik dan kependidikan masih terjadi perlakuan yang berbeda, semisal tentang tunjangan lauk pauk yang hanya diberikan kepada tenaga pendidikan (Guru).

Pada hal tenaga kependidikan / operator keberadaannya juga tidak kalah pentingnya dengan tenaga pendidik (Guru).

Untuk itu, Fraksi PKS meminta agar Pemkab Batu Bara turut menganggarkan tunjangan lauk pauk bagi tenaga kependidikan / operator pada tahun anggaran 2023.

Sementara itu, Fraksi Nasdem yang disampaikan Dra. Tiurlan Napitupuluh, dalam realisasi pembangunan daerah kabupaten Batu Bara bahwasanya secara rata-rata capaian kinerja pembangunan tersebut telah berhasil dicapai.

Hal penting yang telah dikaji oleh Fraksi Nasdem yaitu terhadap materi dalam nota LKPJ tahun 2022, terkait eksekusi besaran anggaran yang direncanakan dengan realisasi kegiatan yang dicapai.

Selain itu, diharapkan kepada seluruh OPD kabupaten Batu Bara mampu mensinkronkan kegiatan dengan baik yang berkaitan dengan program kepala daerah sehingga dapat terealisasi dengan baik.

Selanjutnya, Fraksi PPP yang disampaikan Ahmad Badri, banyak inovasi yang seharusnya dapat kita lakukan. Oleh sebab itu, dalam menjalankan otonomi daerah dibutuhkan kepala daerah yang memiliki strong leadership. Berintegritas termasuk bersih dari KKN, Inovatif dan Kreatif, berpikir Itu Out Of The Box dan bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah.

Sementara itu, Fraksi PBB yang disampaikan Edi Syahputra, jika kita ambil rata-rata nilai AKIP Pemkab Batu Bara adalah Antara B sampai dengan BB yang didominasi dengan nilai B.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dan pertanggung jawaban Pemkab Batu Bara berada pada kisaran nilai 73 dengan kategori sangat baik. Fraksi PBB berharap kiranya nilai AKIP ini dapat terus ditingkatkan.

Fraksi NKB dalam pandangan umumnya yang disampaikan Usman, untuk LKPJ Bupati Batu Bara Tahun Anggaran 2022 agar dibahas oleh Pansus LKPJ.

Penyampaian LKPJ kepala daerah tahun 2022 itu menjelaskan penyampaian laporan tersebut merupakan amanat dari Peraturan Per Undang-Undangan, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir laporan nya harus telah disampaikan ke DPRD.

Reporter : Erwin.

Bagikan Artikel ini