Soal Penghapusan Zonasi, Mendikdasmen: Kami akan Minta Masukan Komisi X DPR RI
LensaMedan - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof Abdul Mu’ti, akan mengkaji rencana Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming yang meminta jalur zonasi di sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dihapuskan.
Hal ini dikatakan Abdul Mu’ti saat melakukan kunjungan ke Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda (YPSIM) Medan, Sabtu (23/11/2024).
Menteri yang hadir didampingi Sekjen Kemendikdasmen, Suharti, diterima langsung oleh Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan yang juga Ketua Dewan Pembina YPSIM serta didampingi Ketua YPSIM, Finche Kosmanto.
“Masih dalam pengkajian. Jadi kami akan mengevaluasi dengan mengundang kepala dinas seluruh Indoensia. Kemudian di pertemuan kedua kami akan mengundang para pakar, peneliti bagiamana sistem zonasi ini sehingga terkait pernyataan Pak Wapres bisa akan kami perhatikan,” ujar Abdul Mu’ti.
Hanya saja untuk keputusannya akan dilakukan setelah kajian-kajian yang mereka lakukan termasuk masukan dari kepala dinas dan juga dari DPR.
Masukan itu akan diramu dan mudah-mudahan bisa menjadikan masukan agar proses penerimaan murid baru nantinya menjadi lebih baik dan lebih adil.
“Dan tentu semangat dari zonasi tidak bisa kita abaikan, bagaimana semua murid dari latar belakang berbeda bisa menerima penendikan yang berkualitas sesuai tempat tinggalnya. Saya belum berani berandai-andai, karena menteri ini harus banyak mendengar dan belajar. Keputusannya nanti, tunggu tanggal mainnya,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Sofyan Tan, mengatakan bahwa selama kualitas maupun fasilitas dari sekolah belum sama atau merata maka zonasi ini tetap harus diperhatikan dan tidak bisa dihapus begitu saja. Karena itu, azas keadilan dan asas keterpihakan.
“Jangan sampai nanti anak-anak orang miskin tidak bisa bersekolah di tempat yang bagus. Bahayanya jika dihapus, maka nanti sekolah favorit bisa dikuasai segelintir orang. Ada anak-anak pejabat dan lainnya. Sementara orang kecil yang pintar gak bisa masuk ke sana,” ujar Sofyan.
Untuk membahas ini, DPR katanya akan menerima masukan-masukan dari berbagai pihak, termasuk membicarakan maunya pemerintah seperti apa dan akan disatukan dengan maunya masyarakat seperti apa.
Zonasi ini juga bukan untuk jangka pendek saja, melainkan juga untuk jangka panjang di mana sekolah harus ada sekolah yang dibangun dengan standar yang sama dan tidak menumpuk di satu sekolah yang bagus saja.
“Sebelum kita setujui, maka itu gak boleh jalan. Apalagi praktiknya di Sumut ini zonasi ini terus menimbulkan masalah,” kata Sofyan Tan.
Dalam kesempatan tersebut, Sofyan Tan juga berterima kasih kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah mau berkunjung ke YPSIM.
“Kita sangat bahagia bahwa Pak Menteri walaupun baru satu bulan lewat dua hari sudah berkunjung ke sekolah ini. Karena kami ini mitra bahwa kami ingin sekolah ini menjadi model untuk semua sekolah di Indonesia dan bagaimana kita mengajarkan tentang toleransi dan kebinekaan yang kemudian bagaimana orang-orang miskin bisa sekolah, dan gaji guru tetap baik,” ujarnya.
Dalam kunjungan itu, Menteri Abdul Mu'ti juga secara khusus bernyanyi bersama paduan suara YPSIM. (*)
(Medan)
“Kita sangat bahagia bahwa Pak Menteri walaupun baru satu bulan lewat dua hari sudah berkunjung ke sekolah ini. Karena kami ini mitra bahwa kami ingin sekolah ini menjadi model untuk semua sekolah di Indonesia dan bagaimana kita mengajarkan tentang toleransi dan kebinekaan yang kemudian bagaimana orang-orang miskin bisa sekolah, dan gaji guru tetap baik,” ujarnya.
Dalam kunjungan itu, Menteri Abdul Mu'ti juga secara khusus bernyanyi bersama paduan suara YPSIM. (*)
(Medan)
Belum ada Komentar untuk "Soal Penghapusan Zonasi, Mendikdasmen: Kami akan Minta Masukan Komisi X DPR RI"
Posting Komentar