Dukung Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Komisi X DPR Minta Data yang Dihasilkan Akurat
LensaMedan - Komisi X DPR-RI akan mengawal dan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).
Dukungan itu disampaikan langsung Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, Lalu Hadrian, saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR-RI Bidang Kerja Badan Pusat Statistik ke Kantor BPS Sumatra Utara (Sumut), Kamis (30/1/2025).
Lalu menegaskan, Komisi X akan memastikan setiap tahapan persiapan sensus berjalan dengan lancar, baik di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
"Sensus ini kan amanat undang-undang. Karena amanat undang-undang yang dilaksanakan sekali dalam 10 tahun, maka tentu kami akan betul-betul mendukung, mengawasi pelaksanaannya dan tentu segelas kekurangan yang dibutuhkan oleh persiapan dari sensus ini nanti, kami akan mencari jalan keluar bersama dengan BPS," kata Lalu.
Lalu menjelaskan, Kunjungan Kerja Spesifik yang dilakukan hari ini secara khusus menyoroti mekanisme rekruitmen sumber daya manusia (SDM)/petugas Sensus Ekonomi 2026.
Memiliki peran yang penting dalam penyediaan data yang komprehensif tentang kondisi ekonomi Indonesia mencakup struktur ekonomi, pertumbuhan serta berbagai tantangan yang dihadapi, Sensus Ekonomi 2026 harus dipersiapkan dengan baik.
"Apalagi Sensus Ekonomi 2026 ini banyak mendapat tantangan. Salah satunya memastikan akurasi dan kelengkapan data di tengah dinamika perekonomian yang makin kompleks," ujar Lalu.
Karena itu, kata Lalu, Sensus Ekonomi 2026 memiliki tantangan dalam penerapan pekrekrutan SDM.
"Karena kita mau, petugas yang direkrut memang memiliki kemampuan teknologi yang memadai, mengingat pengumpulan data pada Sensus Ekonomi 2026 ini akan banyak bergantung pada perangkat digital," tegasnya.
Menanggapi hal ini, Kepala BPS Provinsi Sumut, Asim Saputra, mengatakan, saat ini BPS menjadi sumber lapangan pekerjaan baru dan mulai banyak dilirik para pencari kerja yang melalui aplikasi Sobat.
Padahal sebelum-sebelumnya BPD diakui Asim kesulitan merekrut petugas lapangan.
"Nantinya petugas lapangan yang sudah kami persiapkan untuk direkrut di tahun depan, itu sudah melalui seleksi yang cukup berjenjang, diantaranya adalah petugas lapangan yang selama ini aktif membantu kita di lapangan," terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, Ateng Hartono, menyebutkan, Sumut memiliki capaian yang relatif baik di sisi pendidikan.
Jika dilihat dari persentase, maka persentase penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi (11,32%) dan SMA/SMK (41,29%) lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (10,20% dan 30,85%).
Tingkat putus sekolah di Sumut juga lebih rendah dibandingkan nasional, dengan angka 0,81%. Sementara di Indonesia secara keseluruhan mencapai 1,02%.
Rata-rata lama sekolah di provinsi ini juga berada di atas nasional, yakni 10,18 tahun dibandingkan rata-rata nasional 9,22 tahun.
"Tetapi memang tantangan masih ada di tingkat kabupaten/kota. Beberapa daerah seperti Nias (7,98 tahun) dan Nias Selatan (7,65 tahun) masih memiliki angka lama sekolah yang lebih rendah dibandingkan daerah lainnya," ujar Ateng Hartono.
Hanya saja kata Ateng, kondisi ini berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran.
Pada Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka di Sumut mencapai 5,06%, lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang berada di 4,91%.
"Bahkan selama tiga tahun terakhir, tingkat pengangguran di provinsi ini selalu berada di atas rata-rata nasional," sebutnya.
Yakni Sofyan Tan, Sabam Sinaga, Once Mekel, Bonnie Triyana, Karmila Sari, Adde Rosi Khoerunnisa, Ali Zamroni.
Juga turut dalam rombongan Ruby Chairani Syiffadia, Ratih Megasari Singkarru, Nilam Sari Lawira, Muhammad Kadafi, Andi Muawiyah Ramly, Dedi Wahidi, Ledia Hanifa, dan Dewi Coryati.
Turut hadir juga seluruh Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Sumut, dan juga perwakilan stakeholder. (*)
(Medan)
Belum ada Komentar untuk "Dukung Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Komisi X DPR Minta Data yang Dihasilkan Akurat"
Posting Komentar