Penyaluran Program Intervensi Beras Resmi Ditunda
LensaMedan – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara resmi melakukan penundaan program intervensi beras yakni bantuan pangan beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).Bantuan pangan beras yang sedianya dialokasikan untuk Januari dan Februari ditunda terlebih dahulu, serta SPHP beras dihentikan sementara yang efektif mulai 7 Februari 2025.
Berangkat dari hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan sebelumnya, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Direktur Utama Perum Bulog.
Warkat bernomor 31/TS.03.03/K/02/2025 tertanggal 6 Februari ini merupakan tindak lanjut hasil Rakortas Bidang Pangan pada 31 Januari lalu.
"Tentu kami di Badan Pangan Nasional menindaklanjuti hasil Rakortas Bidang Pangan, sehingga telah disampaikan surat kepada Bulog untuk menunda bantuan pangan dan SPHP beras. Untuk SPHP beras dihentikan sementara per 7 Februari karena telah berjalan dari Januari," terang Arief dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Untuk realisasi SPHP beras di tingkat konsumen yang sebelumnya dialokasikan 300 ribu ton, sampai 6 Febuari telah tersalurkan 89,2 ribu ton atau 29,74%.
Sementara bantuan pangan beras belum terlaksana dikarenakan masih dalam proses pemutakhiran data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai database penerima.
"Kebijakan penundaan ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, agar Bulog bisa fokus melakukan penyerapan panen petani hingga 3 juta ton setara beras dan juga sebagai upaya pemerintah menjaga harga petani selama panen raya yang diperkirakan dari Februari sampai April," ucap Arief.
"Kami juga ingin meminta kepada para pimpinan daerah dan Satgas Pangan Polri dapat membantu pengawasan upaya penyerapan panen petani oleh pemerintah melalui Bulog.
Selanjutnya pelaksanaan pemberian bantuan pangan beras dan penyaluran SPHP beras kapan kembali digulirkan, akan diputuskan dalam Rakortas Bidang Pangan selanjutnya," pungkasnya.
Adapun program intervensi beras seperti bantuan pangan dan SPHP selama ini telah menjadi instrumen pengendalian inflasi, terutama inflasi volatile food atau inflasi pangan.
Terkini, tingkat inflasi volatile food di Januari 2025 secara bulanan berada di 2,95 persen dan secara tahunan di 3,07%.
Inflasi pangan tersebut terbilang masih cukup stabil dan tidak terlalu menanjak yang sampai melebihi target pemerintah.
Ini menimbang sesuai hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) Tahun 2025 pada Jumat (31/1/2025) yang telah menyepakati pergerakan tingkat inflasi komponen volatile food agar dapat berada di kisaran 3% sampai 5%. (*)
(Jakarta)
Belum ada Komentar untuk "Penyaluran Program Intervensi Beras Resmi Ditunda"
Posting Komentar