DPRD Medan Gelar Sosper tentang Penyelenggaraan Adminduk

LensaMedan - Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Fauzi menggelar sosper Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Jalan Dwikora, Kecamatan Medan Amplas dan Jalan Amaliun, Kecamatan Medan Area.

Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan ini kembali mengimbau masyarakat agar tertib administrasi kependudukan (adminduk).

“Adminduk itu sumber data. Jadi mau apapun itu, baik pelayanan ataupun bantuan pastinya semua diambil dari data tersebut. Makanya, saya imbau kembali warga agar tertib adminduk,” terang Fauzi kepada wartawan, Senin (21/4/2025).

Fauzi menjelaskan banyaknya masyarakat yang tidak tertib adminduk akan terlihat ketika ada bantuan yang disalurkan pemerintah.

“Nanti pas ada bantuan, warga yang tidak lengkap adminduknya harus ikhlas tidak mendapat bantuan, meskipun kalau secara kondisi harusnya dapat. Jadi untuk mengantisipasi itu, segera urus. Adminduk itu sangat penting dalam urusan apapun,” jelasnya.

Misalnya, kata Fauzi, beberapa waktu lalu di media sosial (medsos) viral ada masyarakat yang terpaksa harus merekam KTP meski dalam kondisi sakit.

“Memang itu kejadiannya di luar Sumatera, namun harus menjadi contoh bagi kita semua. Bayangkan dalam kondisi sakit Bapak Ibu terpaksa harus merekam KTP, tentu sangat miris. Saya tidak ingin itu terjadi dengan kita, makanya segera urus. Jika ada kendala laporkan kepada saya, akan saya bantu,” ujarnya.

Mendengar pernyataan itu, salah seorang konstituen yang hadir, Halimahtusadiyah mengeluhkan Kartu Keluarga (KK) nya yang tidak terbaca di kecamatan.

Keluhan lainnya juga disampaikan Ariance yang mengaku KTP -nya tidak terbaca hingga gagal mengikuti seleksi P3K pada tahun lalu. 

“Saya menyarankan untuk diperbarui dengan yang ada barcodenya. Setelah itu, cocokkan NIK di KK dan KTP. Jika memang tidak sinkron, segera urus ulang. Apa yang menjadi kendala nanti saat pengurusan laporkan kepada saya. Begitu juga warga lainnya, coba dicek ke Disdukcapil atau Mall Pelayanan Publik (MPP) apakah datanya sinkron,” sebutnya. 

(Medan)

Bagikan Artikel ini